Sistem Pertahanan dan Keamanan

Dewasa ini, kondisi nyata politik, sosial, dan ekonomi bangsa Indonesia sangat memprihatinkan atau menjadi pemikiran serius karena berpengaruh terhadap stabilitas negara. Ketegangan sosial sering terjadi, yang ditandai adanya pertikaian antar daerah, antar etnis, atau antar kelompok serta maraknya demonstrasi, khususnya dalam masa-masa pesta demokrasi, seperti pemilu caleg dan pemilu presiden (pilpres). Tindakan anarkis seolah-olah mulai membudaya dan terorisme sudah tidak asing lagi bagi rakyat Indonesia.

Kondisi seperti ini bisa saja akan memperlemah rasa nasionalisme dan menciptakan kerawanan-kerawanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak asing atau pihak lawan untuk mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI. Selain itu juga dapat mempertebal rasa kepicikan daerah atau menyebabkan perpecahan-perpecahan daerah. Pada akhirnya ideologi Pancasila tidak lagi sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.


Kekuatan TNI/POLRI dengan sistem pertahanan dan keamanan (Hankam) yang strategis perlu dibangun untuk mencegah dan menghadapi ancaman keamanan dan ketertiban dari luar negeri khususnya dari dalam negeri. Karena kemungkinan terbesar ancaman dan gangguan bersumber dari dalam negeri. Kekuatan TNI/POLRI perlu terus dibangun dan dikembangkan di tiap-tiap daerah baik persenjataan yang canggih, personil yang professional, serta sistem yang mapan dan strategis. Akan tetapi, pada dasarnya sistem pertahanan dan keamanan tidak hanya monopoli TNI/POLRI, melainkan melibatkan seluruh elemen bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dibina rasa persatuan dan kesatuan yang utuh dan solid melalui rasa nasionalisme yang kuat dan teguh. Sehingga dengan demikian diharapkan bahwa setiap insan bangsa Indonesia akan mendahulu kepentingan bangsa dan Negara daripada kepentingan pribadi, kelompok, suku, atau partai.

(Pengantar Konperensi Studi Lokal 2009 GMKI Bandung, 8 Mei 2009 jam 18.00 WIB)

Related Article...