"MACAN BURAM di BANDARA"

Kasus 10 murid Sekolah Dasar (SD) yang awalnya dituduh telah melakukan tindak pidana perjudian di Bandara Soekarno-Hatta akhirnya pada 27 Juli 2009, Majelis Hakim yang diketuai oleh Retno Pudyaningtyas memberikan vonis berupa bebas bersyarat. Aparat penegak hukum pun kembali mendapatkan perhatian dari masyarakat berkaitan dengan proses kasus 10 murid Sekolah Dasar (SD) dari awal hingga pengadilan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah berlaku di Indonesia merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak. Dalam Konvensi Hak Anak tersebut dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, mencakup perlindungan dari segala eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.


Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan yang dimaksud dengan anak nakal pada intinya adalah pertama, seorang anak yang melakukan tindak pidana atau kedua, anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kasus yang menimpa 10 bocah Sekolah Dasar ini menjadi kontroversial karena sebenarnya sebelum dilimpahkan ke Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) seharusnya pihak Kepolisian sebagai Penyidik dapat melakukan suatu tindakan yang dinamakan diskresi kepolisian. Penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan bahwa diskresi adalah kewenangan dari aparat kepolisian untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaiannya sendiri. Terdapat seorang ahli hukum yang menyatakan bahwa diskresi merupakan suatu kebijakan penanganan perkara dari aparat penegak hukum sehingga perkara yang ditanganinya tersebut tidak masuk kedalam ranah persidangan dengan syarat :

- dilakukan demi kepentingan umum

- masih di dalam Kewenangannya (aparat kepolisian)

- tidak melanggar asas-asas pemerintahan yang baik



Tibalah saatnya kami akan menyatakan beberapa kesimpulan terhadap kasus 10 anak Sekolah Dasar (SD) yang dituduh telah melakukan Tindak Pidana Perjudian di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta beberapa bulan yang lalu, yaitu :

pertama, terhadap tindakan polisi yang diberitakan di media massa bahwa telah menegur, mencatat dan meminta keterangan terhadap kesepuluh anak tersebut yang sebenarnya sudah sering ketahuan main "macan buram" sudah benar akan tetapi apabila menangkap dan menyerahkan ke proses persidangan merupakan tindakan yang sangat berlebihan. Alasannya Pasal 4 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak yang dimaksud dalam ayat 1 masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orangtua, wali, atau orangtua asuhnya. Ketentuan pasal dalam UU No. 3 Tahun 1997 tersebut dibenarkan pula di dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa aparat penegak hukum dapat melakukan kebijakan yang disebut dengan diskresi kepolisian. Beberapa kepustakaan memberikan bentuk konkrit dari diskresi kepolisian ini seperti misalnya dalam kasus "Macan Buram" ini adalah menegur anak yang diduga melakukan tindak pidana agar tidak mengulangi tindakannya, mengembalikan kepada orangtuanya / walinya atau menyerahkan ke Departemen Sosial apabila anak yang melakukan tindak pidana tersebut kembali mengulangi perbuatannya. Jadi, seharusnya aparat kepolisian (Polisi khusus Bandara Soekarno-Hatta) melakukan suatu diskresi dan bukan malah melimpahkannya ke proses persidangan (Pengadilan Negeri)

kedua, Putusan Bebas Bersyarat yang diberikan oleh Majelis Hakim tidak mencerminkan sikap bijaksana dan arif dari suatu Hakim yang menangani perkara. Alasannya adalah meskipun kesepuluh anak SD tersebut tidak dijatuhi pidana (dipenjara) dan dikembalikan ke orangtua masing-masing, namun akan sangat sulit sekali untuk mengembalikan status sosial kesepuluh anak tersebut seperti semula di lingkungan masyarakat (pergaulan hidup) mereka. Walaupun kesepuluh anak tersebut bukan terpidana, namun masyarakat (sebagian) masih menganggap mereka pernah menyandang status tersangka (pernah berurusan dengan hukum).

ketiga, tindakan upaya hukum yakni Banding, yang dilakukan para Pengacara kesepuluh bocah tersebut sudahlah tepat dan memang harus dilakukan. Alasannya, yang ingin diperjuangkan oleh para Pengacara dalam upaya hukum banding ini adalah status sosial dari kesepuluh anak tersebut. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa kesepuluh anak Sekolah Dasar ini masih berumur rata-rata 8 hingga 11 tahun. Oleh karena itu akan sangat sulit sekali apabila mereka ingin melanjutkan ke jenjang studi yang lebih tinggi (SMP, SMA) dikarenakan harus memenuhi salah satu syarat yakni memiliki Surat Berkelakuan Baik sedangkan mereka telah berurusan dengan aparat hukum sebelumnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yakni meminta Pengadilan Tinggi Tangerang membatalkan putusan (vonnis) Pengadilan Negeri Tangerang sehingga nama baik dari kesepuluh anak Sekolah Dasar tersebut dapat kembali seperti semula.

Baca Selengkapnya......

"HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL"

Pada diskusi BSPH GMKI kali ini kami membahas studi kasus mengenai Invasi Negara Federasi Rusia ke Georgia yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Kronologis singkat dari peristiwa invasi ini berawal ketika terdapat 2 wilayah kecil yang terdapat di Georgia dimana kedua wilayah tersebut menginginkan kemerdekaan sebagai suatu Negara yang berdiri sendiri. Diketahui 2 wilayah kecil tersebut adalah prov. south assetia dan Abkhazia.

Kedua wilayah ini sudah berniat ingin memerdekakan diri dari Negara Georgia mulai sejak 1993 sehingga kondisi keamanan dan ketertiban diantara kedua belah pihak sangat mengkhawatirkan karena di satu sisi Georgia tidak merelakan kedua wilayah tersebut untuk berdiri sendiri sebagai Negara dan di sisi lain, kedua wilayah tersebut terus mendesak agar dapat memerdekakan diri. Selain itu, terdapat beberapa pendapat dari para ahli bahwa kekacauan yang terjadi antara Georgia dengan kedua wilayah tersebut juga disebabkan oleh Negara Federasi Rusia yang secara tidak langsung turut "membantu" keinginan kedua wilayah tersebut untuk memerdekakan diri dari Georgia.

Perserikatan Bangsa – bangsa (PBB) sebagai badan internasional yang menjaga keamanan dan ketertiban Internasional setelah melihat peristiwa di Georgia tersebut kemudian dibawah Dewan Keamanan (security council), membentuk UNOMIG pada 1994, yakni suatu lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan penyelidikan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah tersebut.



Namun, tujuan dibentuknya UNOMIG tersebut tidak hanya sampai disitu saja karena berdasarkan Piagam PBB, Dewan Keamanan (security council) PBB memiliki beberapa kewenangan yang harus dilaksanakan, yakni diantaranya :

a) memelihara perdamaian dan keamanan Internasional (Pasal 24 Piagam PBB)

b) mengadakan penyelidikan setiap perselisihan yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan Internacional (Pasal 34 Piagam PBB)

c) Memberikan saran tentang cara-cara yang dapat dipakai untuk menyelesaikan suatu perselisihan (Pasal 36 dan 38 Piagam PBB).

d) Menentukan apakah terjadi suatu keadaan yang mengganggu perdamaian internasional atau adanya tindakan agresi dan menyarankan tindakan-tindakan apa yang dapat diambil untuk mencegah atau menghentikan adanya suatu agresi (Pasal 39 dan 40 Piagam PBB), dsb

Dewan Keamanan PBB jelas harus menanggapi akan peristiwa yang terjadi di Georgia tersebut karena berdasarkan Piagam PBB, Dewan Keamanan PBB memiliki salah satu fungís yang disebut dengan Fungsi Deliberatif, yaitu membahas mengenai masalah yang menyangkut perdamaian internacional, melakukan penyelidikan serta memberikan rekomendasi.

Pada saat membentuk lembaga UNOMIG tersebut, PBB juga menunjuk (menetapkan) Negara Rusia (Russian Federation State) sebagai pihak mediator dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Namun, yang terjadi bukanlah menenangkan keadaan atau ketertiban dan keamanan melainkan justru membuat keadaan semakin tidak tertib dan aman. Alasannya adalah Negara Rusia yang tadinya sebagai mediator tetapi melakukan penyerangan ke Georgia dan menduduki 2 Provinsi pada tanggal 7 Agustus 2008.

Kemudian timbul suatu permasalahan hukum dalam bentuk pertanyaan, pertama, walaupun Negara Rusia mempunyai peran dalam menyelesaikan permasalahan tersebut apakah Rusia berkapasitas melakukan tindakan sejauh itu, yakni menyerang kedaulatan Georgia ? kedua, bagaimana tanggungjawab dari Dewan Keamanan PBB sebagai organisasi internasional yang menunjuk Negara Rusia sebagai mediator terhadap penyerangan yang dilakukan Rusia tersebut ?

Pada dasarnya, Negara Rusia (Russian Federation States) jelas tidak berkapasitas atau memiliki kewenangan untuk melakukan penyerangan terhadap Georgia. Alasannya Rusia pada awalnya diberikan peran oleh PBB hanya sebagai mediator (pihak penengah) untuk mengatasi ketertiban dan keamanan diantara pihak yang bertikai, selain itu penyerangan Rusia ke Georgia jelas merupakan perbuatan melawan hukum, khususnya hukum internasional yang mengatur mengenai Kedaulatan (territorial) suatu Negara.

Dewan Keamanan PBB seharusnya melakukan tindakan yang tegas terhadap penyerangan yang dilakukan Rusia, diantaranya :

· menarik Rusia (RFS) sebagai pihak mediator karena dapat dianggap Negara Rusia sudah tidak netral dalam menangani permasalahan ini atas tindakan penyerangan yang dilakukannya ke Rusia

· berdasarkan fungsinya, maka Dewan Keamanan harus memberikan sanksi pertama kepada Rusia, yaitu sanksi ekonomi (embargo) dan apabila sanksi ekonomi ini tidak efektif maka Dewan Keamanan PBB dapat memberikan sanksi militer sesuai dengan Pasal 42 Piagam PBB.

· PBB harus lebih bekerja secara maksimal dalam menjaga ketertiban dan keamanan internasional, khususnya dalam konflik yang terjadi di Georgia karena PBB dianggap "menutup mata" dalam mengawasi ketertiban dan keamanan di Georgia sehingga penyerangan Rusia terhadap Georgia dapat dilakukan dengan mudah.

Meskipun dalam hal penyerangan Rusia terhadap Georgia dianggap sebagai suatu kelalaian dari tanggungjawab PBB (Dewan Keamanan), akan tetapi PBB tidak dapat dituntut dari pihak yang merasa dirugikan (Georgia) karena belum adanya suatu aturan yang mengatur mengenai hal itu. Permasalahan lain yang sering dikeluhkan dari beberapa Negara mengenai PBB adalah adanya hak istimewa (hak veto) yang dimiliki anggota negara tetap, salah satunya adalah Negara Rusia, yang menjadi suatu hal yang dilematis dalam menjaga keamanan dan ketertiban Internasional.

Baca Selengkapnya......

"DISKRESI KEPOLISIAN"

Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang artinya langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 juga menegaskan "Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

Dalam suatu keadaan tertentu dimana ketika terdapat suatu hal yang terjadi dilapangan akan tetapi dibutuhkan tindakan secepatnya, seorang petugas kepolisian dapat mengambil suatu keputusan sesuai hati nuraninya tanpa melanggar Hak Asasi Manusia, walaupun hal tersebut melanggar undang-undang. Tindakan seperti itu biasa disebut dengan istilah DISKRESI. Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya.


Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual, sebagai contoh untuk menghindari terjadinya penumpukan arus lalu lintas di suatu ruas jalan, petugas kepolisian memberi isyarat untuk terus berjalan kepada pengemudi kendaaraan meskipun saat itu lampu pengatur lalu lintas berwarna merah dan sebagainya. Akan tetapi diskresi kepolisian ini sering menjadi alat "penyalahgunaan" oleh aparat tertentu yang hanya ingin memanfaatkan diskresi tersebut demi kepentingan pribadinya

Diskresi ini dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang menyatakan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Dalam pasal 18 ayat (1) juga membenarkan seseorang aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Pada dasarnya diskresi boleh dilakukan asalkan keputusan setempat Polisi tersebut tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Namun dalam prakteknya, diskresi ini mempunyai dampak negatif seperti cenderung akan terjadi tindakan Korupsi. Misalnya dapat kita jumpai pada saat Polisi mengadakan razia bagi pengguna kendaraan, kendaraan roda dua (sepeda motor) maupun kendaraan roda empat (mobil), dimana beberapa aparat kepolisian melakukan tindakan diskresi berupa "sidang ditempat". Selain itu telah terjadi juga suatu diskresi dalam hal pemeriksaan Tindak Pidana yang telah dilakukan dengan pertimbangannya adalah tidak adanya kerugian keuangan Negara.

Oleh karena itu, suatu diskresi haruslah dibatasi tindakannya melalui peraturan perundang-undangan, seperti apabila sudah terjadi tindak pidana, seharusnya tidak diadakan diskresi.

Baca Selengkapnya......

Open Recruitment 2008 Lembaga Bentukan dan Sel Minat

OPEN RECRUITMENT 2008
Lembaga Bentukan & Sel Minat
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Bandung


Lembaga Bentukan
 FODIUM ( Forum Diskusi Umum )
FODIUM lahir sebagai badan lembaga bentukan yang membahas dan mengkaji internal GMKI sebagai Problem Solver agar GMKI tetap lebih bereksistensi di tengah 3 medan pelayanan. Bentuk kegiatannya berupa diskusi, pengelolaan mading, bukom, dan pembuatan buletin. Kegiatan diskusi biasanya diadakan minimal 5 kali sepanjang kepengurusan.

 BSPH (Balai Studi Pengkajian Hukum )
Lembaga bentukan ini mengkaji bidang hukum serta bermediator dalam bentuk pelayanan pada masyarakat. Diskusi ini diadakan seminggu sekali, biasanya hari Senin jam 18.30 WIB dengan pembicara dari berbagai kalangan, baik senior, anggota biasa, maupun pihak-pihak di luar GMKI yang berkapabilitas.


Sel Minat
 CYBER CLUB
Wadah bagi para anggota untuk mendalami akan hardware, software, program serta performa komputer, termasuk teknologi informasi (IT). Diarahkan sebagai persiapan kader-kader yang hi-tech2. Kegiatan ini biasanya diadakan pada hari Rabu jam 17.00 – 18.30 WIB (sekali dalam 2 minggu) di bawah koordinasi Komisariat ITB.

 BEDAH BUKU
Sel minat yang membahas serta mengkaji lebih lanjut akan isi suatu buku serta melatih kemampuan menulis secara efektif. Wadah ini juga berkaitan dengan pengelolaan perpustakaan GMKI Bandung untuk melatih kemampuan manajemen dan soft skill anggota dalam hal pengadaan maupun peminjaman buku-buku yang tersedia. Diadakan minimal satu kali dalam sebulan.

 ENGLISH CAFÉ
Memasuki era globalisasi anggota memandang perlu untuk memahami percakapan bahasa Inggris melalui wadah English café GMKI dan mengingat GMKI merupakan bagian dari WSCF (World Student Christian Federation ). Bentuk kegiatan ini merupakan bagian dari kerjasama dengan Komisariat UNPAD, yang diadakan sesuai koordinasi pengurusnya.



 IGWT (In God We Trust)
Penyaluran bakat di bidang seni suara, maka IGWT tampil untuk mengembangkan talenta baik vocal sekaligus kunjungan gereja. Sel minat ini diarahkan sebagai salah satu bentuk pengabdian GMKI terhadap gereja-gereja di Kota Bandung. Latihan paduan suara diadakan setiap hari Kamis jam 20.30 WIB dan Sabtu jam 18.00 WIB.

 Accoustic Night
Sel minat ini bertujuan melatih bakat musik akustik dan biasa diadakan untuk mengisi acara-acara hiburan di GMKI, seperti malam keakraban maupun accoustic night.

Kegiatan Lainnya
 Kunjungan Panti Asuhan
Kegiatan ini diadakan setiap hari Senin sore jam 16.30 WIB dan kumpul di depan Kopma UNPAD. Tujuan kegiatan ini sebagai wujud pelayanan ke masyarakat.
 Olah Raga Bareng
Biasanya diadakan secara insidental sabtu pagi di Sabuga ITB jam 08.00 – 10.00 WIB.



Announcement
 Bagi rekan-rekan GMKI’ers Bdg terutama anggota baru 2008, kami ajak untuk bergabung dalam wadah-wadah tersebut sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Silakan tulis nama, alamat, dan no.kontak pada form pendaftaran berikut.
 Sabtu, 22 November 2008 jam 17.00 WIB @ SC kita kumpul untuk penjelasan dan pengarahan lebih detail.


Cp : Henry (08562034175)
Josua (02291507452)

.......be a participant. Ut Omnes Unum Sint.......

Baca Selengkapnya......